Rencana Pemindahan Ibukota Telan Biaya Rp500 Triliun

Jakarta, Pikiranrakyatnews.com--- 

Meskipun sudah meredam, namun wacana pemindahan ibu kota Negara ke Palangkaraya masih menjadi sorotan para pengamat ekonomi. Ada yang berpandangan bahwa rencana tersebut belum mendesak untuk direalisasikan.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, A Tony Prasetiantono mengatakan, dana yang dikeluarkan untuk perpindahan ibu kota yang angkanya kurang lebih berkisar Rp500 triliun lebih baik didistribusikan untuk tiap wilayah. Toh, tujuannya sama-sama untuk pemerataan pembangunan.

Wacana Pemindahan Ibu Kota, Kalteng Siapkan Lahan 500.000 Hektare. Hitungan tersebut, didasarkan perbandingan Tony dengan pembangunan kawasan Meikarta yang menelan biaya hingga Rp278 triliun. Jadi, dengan asumsi biaya di Palangkaraya lebih mahal, maka Tony menghitung biaya yang dikeluarkan hingga dua kali lipat dari Meikarta.

"Tujuannya kan pemerataan pembangunan. Mana yang kita pilih? Rp500 triliun disuntik di satu titik, Palangkaraya, atau Rp500 triliun kita sebar ke mana-mana. Masing-masing dapat Rp20 triliun misalnya. Kalau saya memilih kita sebar, tidak hanya satu titik," kata Tony di Gedung Bursa Efek Indonesia.

Lebih buruk lagi, kata Tony, pemindahan ibu kota malah akan memunculkan kecemburuan di antara daerah-daerah. Jika esensinya adalah pemerataan, perpindahan ibu kota bukanlah solusi.

"Kalau Palangkaraya jadi ibu kota, pasti yang lain cemburu. Sulawesi cemburu, Papua cemburu, Maluku cemburu, pada cemburu," kata dia.

Selain faktor pemerataan, Tony menilai pembangunan di ibu kota belum maksimal. Padahal, ibukota di negara dengan penduduk padat seperti Jepang dan China mengembangkan infrastruktur untuk solusi kepadatan ibu kota, bukan dengan memindahkan ibu kota, dan mereka pun berhasil dengan usaha itu.

Tony mengungkapkan, ibu kota China, Beijing penduduknya 25 juta, sedangkan Jakarta penduduknya hingga 15 juta pada siang hari karena banyak orang pinggiran Jakarta yang bekerja di Jakarta. Artinya, penduduk di Beijing dua kali lipat dari Jakarta.

Sementara itu, lanjut Tony, pembangunan MRT di Jakarta baru memfasilitasi sepanjang 27 kilometer, sedangkan pembangunan MRT di Beijing sudah mencapai 270 kilometer. Sehingga, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengembangkan Jakarta.

"Jakarta belum melakukan best effort sebagai sebuah ibukota," kata dia.

"Jadi pertanyaan saya, kenapa Beijing tidak pindah ibukota, kan sudah penuh sudah padat. Tapi tetap enggak tuh. Kenapa Tokyo ibukotanya juga enggak dipindah, ke Saporo sana, ke Hokkaido," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro tengah melakukan kajian perpindahan ibu kota ke Palangkaraya. Proses perpindahan ibu kota sendiri diprediksi akan berlangsung secara bertahap hingga 20 tahun.okezone.com/pikiranrakyatnews.com/PR-07