Jangan Ada Politik SARA di Pilkada Padang

Padang, Pikiranrakyatnews.com---

Tahapan Pilkada Kota Padang sudah dimulai, dengan telah masuknya agenda penerimaan pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota Padang.

Dalam situasi politik yang sudah mulai panas tersebut, politik isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) harus dijauhkan dalam Pilkada Kota Padang khususnya.

Hal itu ditegaskan pengamat politik dan sosial Kota Padang, Davip Maldian menjawab Singgalang di Padang baru-baru ini.

Disebutkannya, isu SARA tampaknya lebih banyak digunakan untuk menyerang dan menekan elektabilitas calon tertentu.

"Isu SARA bersifat lebih menyerang pada orang, bahwa dia kelompok anu dan bukan dalam kerangka menegakkan identitas kelompok tertentu. Lebih banyak ke luar, menyerang, bersifat menekan atau menurunkan elektabilitas seseorang daripada menaikkan elektabilitas," kata Davip Maldian.

Davip Maldian tak memungkiri, isu SARA akan lebih banyak digunakan dalam pemilihan-pemilihan mendatang dibanding masa sebelumnya di pada banyak daerah. Tentu diharapkan di Kota Padang tak terjadi hal yang demikian.

Dikatakannya, politik kebencian berbasis identitas tampak kuat membelah masyarakat. Hal ini yang harus dihindari khususnya di Kota Padang pada tahun politik 2018 dan 2019 mendatang.

Menurut Davip, kunci mencegah politik SARA terus terjadi adalah kesadaran di tingkat elite. Jika elite sama-sama sepakat  bersaing secara sportif, diharapkan politik identitas yang berpotensi memecah belah bisa ditekan seminim mungkin.

"Isu SARA dianggap memiliki efek memadai dalam pemilihan daerah di Indonesia. Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu yang berlangsung sengit agaknya masih bergema dengan munculnya kekhawatiran politik SARA  akan diangkat kembali dalam rangkaian pilkada 2018. Mudah-mudahan Kota Padang dijauhkan dari ini,"harap Davip Maldian.

Dia memang mengakui, isu SARA memilik efek yang memadai untuk elektabilitas seseorang atau untuk menahan elektabilitas seseorang. Namun, itu cara yang tak baik dan harus dibuang jauh-jauh.

Dia pun meminta dalam ceramah agama yang dilakukan di masjid/mushala  jangan provokatif atau pertentangkan SARA karena masyarakat akan mudah terpengaruh.

Davip Maldian, masing-masing Balon Pilkada Kota Padang diminta mengadu program atau visi misi saja. Namun, program tersebut yang harus ril dan bisa diterima secara logika. Tentu tak hanya itu, politik uang pun harus dihilangkan. Kendati sulit dihilangkan, minimal di minimalisir.

Di samping itu, dia meminta warga Kota Padang jangan terpecah belah pula karena perbedaan pendapat mendukungan pasangan walikota dan wakil walikota pada Pilkada Juni 2018 mendatang.

Ditambahkannya, pada 27 Juni 2018 mendatang, sebanyak 171 balon kepala daerah bertarungdalam pilkada yang dimulai tingkat provinsi, kota, dan kabupaten serentak.PR-02