Padang, Pikiranrakyatnews.com--
Hingga saat ini tercatat sebanyak 7.100 orang nelayan di Kota Padang.
Dari jumlah tersebut hanya 25 persen yang memiliki kapal dan sisanya sebagai buruh nelayan.
Tentu dengan kondisi demikian, tingkat kesejahteraan mereka masih jauh dari yang diharapkan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Padang terus berupaya mencarikan solusi dengan memberikan bantuan tambahan kapal dan alat tangkap yang jumlahnya pun terbatas.
Hal itu ditegaskan Kepala DKP Kota Padang, Eyviet Nazmar menjawab pikiranrakyanews.com di Padang, baru-baru ini. Disebutkannya, dalam satu bulan hanya 18 hari mereka melaut dan sisanya di darat karena faktor cuaca. Dalam melaut pun tak selalu bisa dapat uang karena sedikitnya hasil tangkapan dibandingkan biaya melaut yang telah dikeluarkan.
Itulah dilema selama ini dihadapi oleh nelayan, sehingga sangat diperlukan mereka mencari alternatif usaha di saat tak pergi melaut. DKP pun terus mendorong dan mencarikan solusi dalam hal ini.
Lebih jauh disebutkan Eyviet Nazmar, nelayan Kota Padang saat ini hanya memiliki 1.400 alat tangkap. Lalu, dari jumlah tersebut hanya 5 persen pula yang memiliki kapal di atas 10 Gross Ton (GT).
"Dalam melakukan penangkapan ikan, jumlah Anak Buah Kapal (ABK) terlalu banyak. Dalam satu kapal berjumlah hingga 12 orang, sehingga jumlah ikan yang didapat harus dibagi 12 orang tersebut sehingga keuntungan didapat sangat sedikit. Itulah banyaknya fenomena persoalan yang dihadapi nelayan di Kota Padang khususnya,"ujar Eyviet Nazmar.
Di samping itu alat tangkap jariang (jala) yang digunakan memang saat ini memang jadi persoalan juga. Pemerintah pusat hanya membolehkan dengan ukuran 3,5 inchi ke atas. Sedangkan yang digunakan nelayan di Padang saat ini, 0,5 inchi sehingga bisa menangkap ikan teri.
"Persoalan jariang itu sudah dibicarakan dengan pemerintah pusat dan menunggu hasil keputusannya," imbuh Eyviet Nazmar.
Menurutnya, teri itu sulit untuk besar dan bila tak ditangkap akan menjadi makanan ikan yang lebih besar pula.
Dijelaskan, bantuan kapal yang diberikan oleh Pemko Padang melalui dana APBD sebanyak 30 unit pada tahun 2017 dan 30 unit lagi pada tahun 2018. Kepemilikan kapal itu dibuat secara berkelompok. Dengan demikian, akan membantu pendapatan nelayan dalam melaut.
Ditambahkannya, dalam mencari alternatif usaha lain DKP juga sudah mengarahkan para nelayan membuat kerajinan tangan untuk bisa dijual di pasar wisata seperti di Pantai Padang dan Air Manis. Lalu, juga usaha lain yang diarahkan kepada istri para nelayan untuk menambah penghasilan keluarga.
Berkaitan dengan BBM Solar, nelayan Kota Padang tak mengalami kesulitan karena sudah ada bekerjasama dengan beberapa SPBU di Kota Padang. 008
No comments:
Post a Comment