Enam Fraksi DPRD Tanah Datar Sorot Penurunan Pendapatan Daerah

Batusangkar, Pikiranrakyatnews.my.id - Enam dari delapan fraksi di DPRD Tanahdatar menyoroti terjadinya penurunan pendapatan daerah melalui sektor pajak dan retribusi. Hal itu disampaikan dalam pandangan umum masing- masing fraksi terhadap nota keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2021 dalam sidang paripurna dewan, Senin (13/9).

Keenam fraksi tersebut yakni Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, Fraksi Perjuangan Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN. Sementara dua fraksi lainnya menyoroti masalah pergeseran dan penggunaan anggaran. Kedua fraksi tersebut, yakni fraksi Gerindra dan fraksi Hanura.

Fraksi PPP melalui juru bicaranya Arianto, menanyakan terjadinya penurunan pendapatan daerah, terutama pada sektor pajak dan retribusi daerah. "Padahal objek pajak dan retribusi ini setiap tahun mengalami peningkatan atau jumlahnya selalu bertambah," ujarnya.

Dia
menanyakan apa penyebab dan kendala utama pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. "Kami ingin tahu apa langkah strategi dan kajian yang telah disiapkan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah untuk beberapa tahun ke depan. Sehingga target yang telah disusun dalam RPJMD," ucapnya.

Di saat itu ia juga mempertanyakan adanya rencana penambahan modal pemerintah daerah pada Bank Nagari Sumbar. "Berapa persen saham pemerintah daerah pada Bank Nagari, dan berada pada level berapa," ulasnya.

Disamping itu Arianto juga menanyakan apa program dari Bank Nagari dalam rangka membangkitkan ekonomi masyarakat Tanahdatar. "Selain memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), kami belum melihat ada UMKM di bawah binaan Bank Nagari," ungkapnya.

Dikatakan Arianto, salah satu syarat penambahan modal oleh pemerintah daerah adalah APBDnya surplus dan memiliki penasehat investasi. "Syarat ini belum terpenuhi. Minta agar ditinjau ulang kembali, serta melakukan kajian secara komprehensif dan menganalisa ulang, mengingat APBD kita masih dalam keadaan defisit cukup besar," terangnya. 

Hal senada juga ditanyakan Fraksi PKS. Melalui juru bicaranya Istiqlal, mempertanyakan terjadinya penurunan pendapatan daerah dan berakibat pada belanja daerah. "Merasa miris terjadinya penurunan pendapatan daerah cukup besar. Tentu ini berdampak terhadap belanja daerah, dan program yang telah direncanakan pada APBD induk," ungkapnya.

Sama halnya dengan Fraksi Nasdem, melalui juru bicaranya Nova Hendria, juga mempertanyakan terjadi penurunan pendapatan pajak daerah 9,20 persen dan penurunan pendapatan retribusi daerah sebesar 39,12 persen, jika dibandingkan dengan APBD 2021. "Selain masalah Pandemi Covid-19, kendala apa yang dihadapi pemerintah daerah, sehingga terjadi penurunan tersebut," jelasnya.

Di samping itu Fraksi Nasdem juga mempertanyakan penambahan penyertaan modal sebesar Rp2,5 miliar lebih ke Bank Nagari Sumbar. "Berapa nilai total penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Nagari saat ini, serta berapa nilai deviden penyertaan modal pemerintah daerah ke Bank Nagari periode 2019-2022," sebutnya.

Begitu juga Fraksi PAN melalui juru bicaranya Zully Rustam, mengatakan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam memcapai tujuan pembangunan daerah. Sebab PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik maupun pembangunan. 

"Dari catatan yang ada, ternyata hingga tahun 2021, rata-rata PAD Tanahdatar cenderung selalu menurun. Sementara potensi yang ada cukup banyak dan petunjuk (Perda) sudah ada, namun tidak terlaksana sebagaimana mestinya," ungkapnya. 

Disebutkannya, Pemkab Tanahdatar sudah mempunyai regulasi tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah. "Dalam pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah, di mana regulasi yang telah menjadi acuan tidak dipedomani dalam menentukan target pendapatan daerah," tuturnya.

Sehingga dia menduga kualifikasi dan kompetensi tim anggaran pemerintah daerah perlu ditinjau ulang penempatannya. "Kami menduga tim anggaran pemerintah daerah memakai teori yang disebut dengan teori kiro-kirologi saja, atau dokumen perda pajak dan retribusi daerah masih dalam kapsul," jelasnya.

Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya juga mempertanyakan terjadi penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan. "Penurunan ini tentu berpengaruh besar kepada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ujar juru bicara Fraksi Demokrat, Syafril. 

Menurunnya pendapatan daerah juga mendapat keprihatinan dan sekaligus menjadi catatan dan gambaran kondisi aktual masyarakat yang kesulitan dalam menghadapi krisis dari Fraksi Perjuangan Golkar. "Dalam menyusun perubahan APBD 2021, agar setiap anggarannya benar-benar efektif dan efisien serta bermanfaat bagi masyarakat," ungkap juru bicara Fraksi Perjuangan Golkar, Asrul Jusan.

Sementara itu Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra mempertanyakan pergeseran, penggunaan dan penyesuaian anggaran yang akan dilaksanakan pada Perubahan APBD 2021. Sementara itu Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H Rony Mulyadi Dt Bungsu itu, dihadiri 24 anggota dewan, forkopimda, Plt Sekda Edi Susanto, pimpinan OPD, beserta Kabag lingkup Setda Tanahdatar. (PR-02/kp)