Padang, Pikiranrakyatnews.my.id--
Sedikitnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dikirim ke luar negeri tak terlepas masih lambannya pelayanan birokrasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang mengirim dan menempatkan PMI tersebut.
Hal itu terungkap dalam Musyawarah Daerah Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Musda DPD Apjati) Sumatra Barat yang digelar di salah satu hotel berbintang di Kota Padang, Rabu (22/9). Dalam musda tersebut, dibahas beberapa hal terkait peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI dari Sumatra Barat.
Musda itu diikuti diikuti penggurus dan anggota serta stake holder terkait dan dibuka ole Gubernur Sumbar yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan M. Yani. Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumbar mendukung program penempatan tenaga kerja migran tersebut ke luar negeri menginggat masih tingginya pengangguran di Sumbar ditambah dengan kondisi masih covid-19 saat ini.
Persoalan masih lambannya pelayanan pengurusan birokrasi tersebut, M.Yani akan meminta stake holder terkait membantu mempercepat prosesnya supaya PMI tersebut bisa semakin banyak dikirim ke luar negeri.
"Pemprov Sumbar sangat mendukung pengiriman PMI ke luar negeri asa Sumbar. Apalagi PMI yang dikirim tersebut bekerja pada sektor formal keseluruhannya. Bila ada kendala keterlambatan pelayanan, maka dicarikan solusinya bersama,"ujar M.Yani.
Pada tempat terpisah secara terpisah secara virtual, Ketua DPP Apjati Pusat Abdullah Umar Basalamah mengatakan, APjati ini berdiri sejak tahun 1983 dengan 11 DPD Apjati se-Indonesia.
Kehadiran Apjati selama ini sudah ikut berperan aktif dalam membantu pembangunan ekonomi pemerintah melalui bidang tenaga kerja. Bukan itu saja, juga telah terjalin kerja sama yang baik selama ini dengan pemerintah dan stake holder terkait.
Melalui, Musda tersebut, DPP Apjati berharap semua persoalan di daerah bisa dicarikan solusinya secara baik sehingga P3MI bisa mengirim PMI lebih banyak lagi.
Lalu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar, Nazrizal yang turut hadir dalam Musda tersebut mengatakan, intinya dalam persoalan pengiriman dan penempatan PMI itu pada kolaborasi pemerintahan dengan pihak swasta. Jika kolaborasi tersebut terbangun dengan lancar, maka persoalan-persoalan yang terjadi dapat diatasi.
"Jangan sampai kurangnya koordinasi kita rugi, ini yang harus kita benahi. Jadi dalam Musda ini kita fokuskan untuk membangun semangat untuk itu dan juga soal aturan perlindungan pekerja migran agar dapat dipahami semua pihak, tinggal bagaimana kita menyikapi dengan baik," tuturnya.
Kemudian, Ketua DPD Apjati Sumbar, Tafyani Kasim mengatakan, persoalan utama yang dibahas dalam musda tersebut adalah terjadinya penurunan penempatan PMI asal Sumbar. Dijelaskannya, penurunan tersebut terjadi salah satunya karena lamanya pelayanan terhadap calon PMI, sementara waktu yang diberikan pihak user (pengguna) dari luar negeri sangat terbatas.
"Penting sekali duduk bersama dengan instansi terkait untuk membahas hal ini, mulai dari proses kesehatan PMI hingga proses akhir penempatan, termasuk peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Kabupaten Kota, Imigrasi dan lainnya," kata Tafyani Kasim.
Dikatakan, Tafyani Kasim dari diskusi teknis dalam rangkaian Musda tersebut ada beberapa hal pokok yang perlu diselesaikan, termasuk BPJS Ketenagakerjaan yang menyangkut perlindungan PMI.
Nanti rumusan-rumusan rapat hari ini akan kita sampaikan kepada Gubernur Sumatra Barat supaya mengambil langkah bijak ke depan dalam mengurangi pengangguran dan merebut pasar kerja yang ada diluar negeri", ujarnya.
Menyinggung soal persoalan pokok yang dikatakannya, Tafyani Kasim menjelaskan persolan pertama adalah tentang pelayan kesehatan PMI. Ia menyebut, dalam pemeriksaan kesehatan PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri harus lebih cepat dilayani. Selama ini, untuk cek kesehatan PMI dikirim ke luar negeri di Semen Padang Hospital (SPH).
Namun persoalannya, SPH masih lambat memberikan pelayanan termasuk mengentri data karena sibuk melayani pasien-pasien yang lain. Selain itu juga soal entri data yang terintegrasi dengan pihak luar negeri di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, banyak ditemukan operatornya masih lalai, salah entri dan menunda-nunda entri sehingga terjadi keterlambatan proses pengiriman PMI tersebut.
Begitu juga dalam pengurusan Paspor di Imigrasi yang hanya melayani perorangan dan jumlahnya terbatas 2-3 orang perhari.
Ditambahkannya, dalam Musda ini sudah ada kesepakatan para stake holder terkait membantu mempercepat proses pelayanan tersebut. Mudah-mudahan jumlah PMI asal Sumbar yang selama ini rata-rata dikirim sebanyak 5000 orang setahun bisa terulang kembali. Sebab, beberapa tahun belakangan ini hanya bisa dikirim 1000 orang PMI ke luar negeri yang 90 persen ke Malaysia.
Lebih lanjut dikatakan Tafyani Kasim, jika persoalan pelayanan dokumen-dokumen calon PMI ditingkat instansi terkait di Sumbar berjalan lancar, ia yakin target penempatan PMI asal Sumbar bisa melebihi apa yang disampaikan Gubernur sebelumnya.
Menurutnya, pemerintah pusat pun harus melakukan lobi intensif lagi ke pemerintah Malaysia karena ada diskriminasi penerimaan PMI dengan tenaga kerja dari negara lain seperti Banglades, India dan Maymar. Padahal Indonesia negara serumpun dengan Malaysia tetapi didiskriminasi persoalan persyaratan yang dipersulit dengan negara lain tersebut.PR-07
Media online www.pikiranrakyatnews.my.id adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment