Buku Miko Kamal Kritik Pedas Wako Padang

Padang, Pikiranrakyatnews.my.id

Cukup panas bedah buku berjudul Berkota, Berbangsa dan Bernegara karangan Miko Kamal dengan penerbit Rumah Kayu Pustaka Utama pada salah satu Coffee Shop di Kota Padang, Jumat (28/10).

Hadir sebagai pembedah buku Ardyan, Zikri Alhadi yang dimoderatori oleh Febriyansah. Para undangan juga banyak hadir dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk Wagub Sumbar, Audy Joinaldy. 

Ardyan menjelaskan, buku itu sangat menarik membuka cakrawala dalam berfikir melihat kota dan peradaban.

Dalam buku tersebut, di sorot tentang banyak hal tentang kota dan dalam ini penulis mengambil barometernya Kota Padang karena penulis tinggal di kota tersebut sekaligus mengamati kebijakan publik.

Menurut Ardyan, dalam hal sederhana saja disoroti oleh Miko Kamal selaku penulis yakni persoalan trotoar.

Kendati sederhana, namun keberadaan trotoar tersebut menjadi persoalan yang sangat penting dan memberikan dampak yang luas.

"Memang benar apa yang dituliskan Miko Kamal tersebut dalam bukunya tentang trotoar tersebut menyangkut peradaban. Sebab, trotoar tak hanya dipandang dalam sisi estetika saja tetapi lebih dari itu sebagai hak pejalan kaki,"kata Ardyan.

Selanjutnya, menurut Ardyan selain trotoar yang belum representatif juga dirampas keberadaannya sebagian besar oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan demikian, jelas memarjinalkan hak pejalan kaki.

Selain itu dalam buku karangan Miko Kamal tersebut juga menyoroti trotoar yang ramah disabilitas. Padang hanya memiliki 2 trotoar ramah disabilitas, pertama di Jalan Permindo dan kedua di Jalan Khatib Sulaiman. 

Jadi buku ini sangat bagus dibaca untuk memperluas wawasan dalam Berkota, berbangsa dan bernegara. Namun, kritikan yang disampaikannya, bahasa dalam buku tersebut harus lebih sederhana sehingga bisa dimengerti oleh semua kalangan.

Kemudian, penulis dalam menulis harus betul-betul memposisikan dirinya memberikan kritikan membangun dan jangan terkesan bagian dari pemerintah.

Kemudian, Miko Kamal menjelaskan dalam menjalankan roda pemerintahan atau membuat kebijakan publik harus berpedoman kepada kepentingan orang banyak. Sehingga, law enforcement (penegakan hukum) harus tetap dikedepankan. Dia pun meminta kepada walikota Padang saat ini untuk melanjutkan pembangunan trotoar yang representatif. Sebab, pembangunan trotoar hanya dilakukan oleh Walikota Padang sebelumnya.

Dia berterima kasih atas masukan dan kritikan buku ini, dan direncanakan akan ada jilid 2 nya.PR-09