Masyarakat Penerima Bantuan Bibit Ternak Bisa Rasakan Manfaat Dalam Tahun Berjalan

Padang, Pikiranrakyatnews.my.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggangarkan 10 persen dari APBD untuk program pertanian yang didalamnya terdapat program peternakan.

Guna untuk mempelancar program tersebut, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sumbar melakukan Rapat Koordinasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di salah satu hotel berbintang di Kota Padang selama 2 hari baru-baru ini.

Gubernur Sumbar yang diwakili Plt Kepala DPKH Sumbar, Sukarli kepada wartawan mengatakan, banyak hal yang dibahas dalam Rakor Forum RKPD tersebut. Dimulai dari mengevaluasi kinerja tahun 2022, persiapan program tahun 2023 dan persiapan program unggulan tahun 2024. Kegiatan tersebut dihadiri stake holder terkait seluruh kabupaten/kota di Sumbar.

"Kegiatan bidang peternakan banyak dilaksanakan di kabupaten/kota sehingga perlu koordinasi program provinsi dengan kabupaten/kota supaya sinergi dan betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat," kata Sukarli.

Disebutkan, pada tahun ini DPKH Sumbar memulai bagaimana program penyaluran bibit hewan ternak bisa dirasakan langsung pada tahun berjalan bukan tahun berikutnya yang selama ini terjadi.

Lalu, juga menyediakan bibit ternak yang dibutuhkan oleh masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kelompok ternak.

"Kami DPKH Sumbar menargetkan pada Maret dan April sudah bisa mulai disalurkan bibit ternak, sehingga 3 bulan setelah itu bibit tersebut sudah menghasilkan. Lalu, masyarakat penerima bibit bantuan pada tahun berjalan sudah bisa menikmati hasil bantuan tersebut," kata Sukarli.

Dikatakan Sukarli, pada tahun 2023 ini ditargetkan usulan sasaran kelompok penerima bantuan untuk tahun 2024 sudah ada sehingga bisa diverifikasi kelompok dan disiapkan anggaran.

Dengan demikian, kegiatan DPKH Sumbar pada Juni sudah bisa terealisasi 80 persen. Jadi sisanya, 20 persen bila ada perubahan atau perbaikan bisa dimasukan dalam perubahan anggaran.

Dijelaskan, ada terdapat 360 kelompok sasaran yang selama ini terdata oleh DPKH Sumbar untuk bantuan bibit ayam, itik dan puyuh.Dari jumlah tersebut, sebanyak 42 persen tersalurkan dengan baik pada tahun 2022 lalu, dan sisanya akan disalurkan pada tahun berjalan.

Menurutnya, dalam Rakor RKPD tersebut terdapat beberapa poin kesimpulan. Seperti memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa dengan mendorong mengunakan e-Katalog lokal, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menyiapkan kegiatan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi.

Lalu, usulan kelompok pada tahun 2024 harus dituntaskan pada tahun 2023 ini sekaligus menuntaskan Penyakit Mulu dan Kuku (PMK) pada ternak.

"Pada tahun 2023 ini sekitar 80 persen ternak di Sumbar sudah diberi vaksin 1,2,3 sehingga keamanan ternak terjamin di Sumbar," ulas Sukarli.

Ditambahkan, DPKH Sumbar bersama kabupaten/kota lebih gencar mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ternak yang dijual di pasar ternak dan dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) sudah aman karena sudah divaksin. Begitu juga, hewan kurban yang bakal disembelih saat Idul Adha dipastikan juga aman.PR-08