BPK Temukan Kelebihan Bayar Gedung Pemprov, DPRD Sumbar Tinjau Lokasi

Padang,Pikiranrakyatnews.com---
Komisi IV DPRD Sumbar lakukan peninjauan pada beberapa gedung baru milik pemerintah provinsi, Jumat (5/1). Hal ini terkait dengan adanya laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pada sejumlah proyek pembangunan gedung tersebut. Diantaranya gedung UPTD Balai Pendidikan Latihan Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Gedung pengendali Inflasi, RS HB. Saanin dan RS Achmad Mochtar.

"Memang kelebihan pembayarannya tak terlalu banyak. Yakni Rp234 juta untuk 8 proyek pembangunan. Namun kita harus menindaklanjutinya karena dana tersebut merupakan dana rakyat. Selain itu, seharusnya tak boleh ada sepeser pun kelebihan pembayaran pada proyek pembangunan manapun," ujar Sekretaris Komisi IV, Yulfitni Djasiran.

Yulfitni menjelaskan kelebihan pembayaran merupakan penggunaan dana suatu proyek atau program yang melebihi dari plafon dana yang ada. Alhasil kelebihan pembayaran tersebut harus dikembalikan lagi ke kas negara.

"Pasca BPK membertahukan tentang adanya kelebihan pembayaran pada beberapa proyek pembangunan gedung, semua PPTK sudah sepakat untuk mengembalikan kelebihan dana tersebut ke kas daerah," ujar Yulfitni.

Dia mengatakan seharusnya kelebihan pembayaran tak terjadi pada proyek pembangunan atau program manapun. Hal ini dikarenakan bagaimanapun untuk mewujudkan pelaksanaan program pemerintah semua aturan harus dipatuhi. Salah satunya adalah tak boleh ada kelebihan pembayaran.

Sementara itu, setelah melakukan peninjauan pada beberapa gedung baru tersebut, Yulfitni menilai tak ada masalah serius yang perlu dikritisi. Namun pada pembangunan gedung pengendalian inflasi perlu diperhatikan untuk tanah di lokasi itu. Di sana tanahnya masih belum memadat sehingga masih berkemungkinan terjadi penurunan ketinggian tanah. Alhasil nantinya akan berpengaruh pada ketahanan kontruksi gedung yang sudah dibangun.

"Padahal gedung ini nantinya akan juga menjadi tempat penyimpanan kendaraan-kendaraan. Beban kendaraah tentu akan membuat tahan yang memang masih belum padat akan menjadi semakin cepat turun," ujarnya.

Yulfitni mengatakan sudah memberikan catatan tentang hal tersebut pada PPTK yang bertanggung jawab pada proyek pembangunannya. Penyempurnaan diharapkan masih bisa dilakukan  karena gedung tersebut memang masih dalam kondisi belum selesai 100 persen. Pembangunanya masih dilanjutkan.

Namun, selain gedung pengendalian inflasi, beberapa gedung baru tersebut sudah ada yang selesai pembangunannya, yakni Gedung UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi. Pemanfaatan Gedung ini sudah bisa dilakukan. Sekarang tinggal hanya peraturan gubernur saja.

Gedung UPTD tersebut nanti malah bukan hanya bermanfaat untuk kegiatan UPTD terkait saja. Namun juga untuk OPD-OPD lain. Selain juga untuk masyarakat umum. Pada gedung baru itu terdapat 30 kamar, dua ruang seminar/pelatihan dan satu aula.

"Dengan adanya gedung ini kita bisa menghemat dana puluhan juta rupiah untuk setiap agenda diklat. Ini dikarenakan dulu kita menggunakan jasa hotel, sekarang kita sudah punya gedung sendiri," ujar kepala UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, Donny Ubany.

Gedung ini, kata dia, juga bisa menjadi sumber penghasilan untuk kas daerah. Tiap kamar bisa disewakan untuk umum senilai Rp200 per hari, dan Rp500 ribu untuk aula.

"Tentu nanti ada pengawasan untuk penyewaannya," ujar Donny. PR-02