Rico Alviano Berkiprah di Komisi XII DPR RI Perjuangankan Masalah Lingkungan

Padang,Pikiranrakyatnews

Sebagai Anggota DPR RI Komisi  XII, Rico Alviano fokus menanggani persoalan kerusakan lingkungan.

"Banyak persoalan kerusakan lingkungan yang harus ditangani secepatnya,"ujar Rico Alviano kepada wartawan baru-baru ini.

Disebutkannya, Komisi  XII selain menanggani masalah lingkungan juga menanggani persoalan energi pada ESDM, lingkungan dan hal lain berkaitan dengan tambang serta ruang lingkup kerja investasi.

"Keberadaan saya tentu mempunyai agenda memperjuangkan hal berkaitan dengan masalah lingkungan,"imbuhnya.

Dikatakannya, komisi XII bermitra dengan berbagai lembaga strategis, di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan juga Dewan Energi Nasional (DEN).

Rico Alviano juga tentu menyikapi Isu apa saja terkait persoalan permasalahan lingkungan.

Komisi XII aktif dalam menyikapi apa saja terkait kerusakan lingkungan. Komisi XII menegaskan pentingnya penegakan hukum demi perlindungan lingkungan dan kepatuhan industri terhadap regulasi.

Di samping itu Komisi XII juga menyoroti isu lingkungan terkait perubahan iklim dan polusi udara. Mereka meminta lembaga terkait, seperti Institute for Essential Services Reform (IESR), untuk meninjau realisasi target emisi nol bersih pada tahun 2060.

"Program listrik desa ini butuh dukungan semua pihak .Komisi XII mendukung rencana program listrik desa untuk mewujudkan akses energi yang merata, adil, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Ini menunjukkan fokus Komisi XII pada pemerataan akses energi bagi masyarakat,"kata Rico Alviano lagi.

Rico Alviano juga berharap pemenuhan akses listrik secara merata tentu ini agenda ke depan komisi XII .

"Kami mendukung penuh target Presiden untuk memastikan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik dalam waktu empat tahun. Namun untuk mencapainya, regulasi yang mengatur sistem ketenagalistrikan harus diperbarui agar lebih akomodatif dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.

Rico membeberkan, masih terdapat sekitar 1,2 juta rumah tangga di Indonesia yang belum menikmati akses listrik, terutama di daerah kepulauan dan wilayah terpencil. Masalah ini, lanjutnya, disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur serta kurangnya daya tarik investasi swasta di sektor ketenagalistrikan.PR-08